News

Objectively integrate emerging core

Pemprov DKI Lempar Badan, Poitisi Sibuk Cari Panggung, PSI Fokus Kawal Anggaran, #SaveJakarta Pantang Mundur Sampai Anies Lengser

29 January 2020 oleh Admin


 Anakbangsa, Jakarta

Isu-isu tentang masalah Jakarta selalu menjadi komoditas politik para politisi Jakarta mencari keuntungan. Sebagian besar anggota legislatif yang duduk di kursi DPRD DKI lebih memilih ikut arus opini publik demi mendapatkan popularitas, ketimbang mengawasi kinerja Gubernur DKI untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan banjir di DKI.

Karena itu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengajak seluruh komponen masyarakat untuk fokus pada kinerja Pemprov dalam mengelola anggaran dan upaya pencegahan banjir ketimbang menjadi penabuh gendang yang dimanfaatkan para politisi di DPR untuk menari-nari agar mendapat simpati.

Ketua Fraksi PSI, Idris Ahmad mengapresiasi upaya Gerakan Selamatkan Jakarta dan Jakarta bergerak yang terus konsern mengawal kinerja Pemprov DKI, meski isu yang bergulir terus berubah. “Impeachment memang masih terlalu jauh. Tapi Pansus banjir yang digulirkan PSI sudah mendapatkan dukungan semua fraksi di dewan,” katanya.

Menurut Idris, di DPRD ada Panja dan Pansus. Keduanya tidak memiliki kekuatan hukum apa-apa. “Hanya sebuah rekomendasi ke pemerintah daerah. Dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta ketika Pansus Banjir ini dibentuk,” jelasnya.

Pansus Banjir menjadi sangat ramai, lanjut Idris, karena semua anggota DPRD sedang berusaha menunjukkan gesture politik bahwa kita peduli banjir.

“Ini juga sejalan dengan tensi dari persepsi publiknya. Kalau kemudian Pansus Banjir ini nggak sekencang pekan lalu , karena persepsi publiknya berubah pada kebijakan Gubernur soal penggundulan Monas,” tambahnya.

Para politisi itu berlomba-lomba mengikuti opini publk karena tujuannya demi meraih simpati publik. “Dengan kondisi begini, cara kolaborasinya isu banjir ini harus kita rawat terus. Kita sendiri sudah sangat khawatir dengan strategi pencegahan. Entah itu normalisasi atau naturalisasi yang penting kan dikerjakan. Ini yang perlu terus kita tagih ke gubernur. Jangan sampai Januari tahun depan banjirnya lebih parah lagi. Kita belum lihat hasil kerjanya antisipasi datangnya banjir lanjutan,” paparnya.

Idris mengingatkan semua anggota DPRD DKI bahwa yang belum mereka lakukan saat ini adalah mengawal anggaran dan kinerja gubernur. “Jangan sampai kemudian bilang anggaran pencegahan dan penanggulangan banjir nggak ada, padahal ada dan anggarannya malah dialihkan ke program Formula E,” tegasnya.

Idris mengungkapkan bahwa fraksi PSI sudah berkomunikasi dengan semua fraksi di DPRD. Tapi yang masih konsisten mau menggulirkan Pansus Banjir ini hanya PSI, PAN dan PDIP. “Karena isu bergeser ke soal Monas, isunya ke sana. Sebenarnya Pansus banjir ini bisa diajukan oleh seorang anggota dewan, tak perlu semua fraksi. Yang penting disetujui pimpinan DPRD DKI. Pansus di DPRD sudah banyak, tapi kenyataannya nggak jalan karena tidak ada rekomendasi dari ketua dewan. Pansus ini kan sebuah penyelidikan yang bisa memakan waktu lama,” terangnya.

Alasan PSI mengambil jalur Pansus, sambung Idris karena bicara multi sektor. Pansus memang tidak bisa langsung memanggil gubernur. Yang bisa memanggil gubernur adalah hak interpelasi.

“Kita nggak mau kerja parsial supaya hasilnya lebih komphrensif. Tapi yang menarik narasi yang dibangun Pemprov ini lempar badan. Nyalahin pusat, pusat buang lagi ke Pemprov. Kita belum tahu mana yang salah dan benar. Solusinya duduk bareng, makanya Pansus Banjir aalah solusinya,” bebernya.

Idris menegaskan, urgensi Pansus ini selain, banjir awal tahun baru 2020 kemarin memakan banyak korban jiwa, dampaknya lintas sektoral dan vertikal.

“Sama kayak kasus Monas. Jawaban Pemprov pasti sama dengan kejadian banjir. PSI komitmen bukan pada hari terjadinya banjir tapi intinya pencegahannya itu dijalanin apa nggak. Nyatanya saluran nggak banyak dikeruk. Kalau dulu, enam atau tiga bulan sudah diantisipasi. Karena kan jelas, di tahun 2018 lalu anggaran banjir dipangkas,” tandasnya.

Sekjen Kawal Indonesia, Andre Vincent Wenas menegaskan bahwa elemen yang digerakkanya dalam Gerakan Selamatkan Jakarta atau #SaveJakarta siap berkolaborasi dengan PSI untuk terus mengawal anggaran dan kinerja Gubernur DKI Jakarta.

“Gerakan untuk memakzulan (impeachment) Gubernur Anies Baswedan maju terus. Pansus yang digulirkan PSI juga tetap kita dukung. Pada dasarnya sepakat dan justru telah mewacanakannya lebih dulu sejak awal bulan Januari lalu. Hanya saja perlu dipenuhi syarat-syaratnya sesuai prosedur yang berlaku dalam tata tertib dewan,” terangnya.

Selain ke Fraksi PSI, lanjut Andre, Gerakan Selamatkan Jakarta juga akan melakukan audiensi ke fraksi-fraksi partai lain untuk menyampaikan aspirasi pemkazulan ini. “Selama ini kan Fraksi PSI sudah berupaya untuk mengajak mereka, namun animonya tidak ada. Diharapkan bisa ada bantuan personal approach dengan fraksi lain,” ujarnya.

Gerakan Selamatkan Jakarta juga akan terus memback up PSI sebagai partai yang konsern dalam mengawasi dan mengawal uang pajak rakyat Jakarta. “Tentang isu anggaran juga akan terus kami rawat. Jangan sampai tenggelam dengan isu lain. Fraksi PSI selama ini boleh dibilang jalan sendirian mengadvokasi penyimpangan APBD. Karena fraksi lain lebih melihat trend isu politik untuk mengejar populis,” terangnya.

Ketua Gerakan Selamatkan Jakarta Putri Simorangkir mengapresiasi Fraksi PSI yang bersedia menjadi mitra dan sumber informasi akurat mengklarifikasi suatu isu untuk menghindari hoaks.

“PSI juga mendukung upaya kami berkolaborasi dengan komunitas Jakarta Bergerak untuk melakukan aksi ke Kementerian Dalam Negeri dan institusi lainnya yang terkait dengan kinerja Gubernur Anies Baswedan yang nggak becus.

“Kita ingin menakar kesungguhan anggota dewan lainnya terhadap aspirasi pemakzulan AB ini. Apakah cuma cari popularitas atau memang benar-benar membela kepentingan rakyat,” tandasnya.(dm)