Nasional

Objectively integrate emerging core

Tegakkan Pancasila, Kembalikan Hak Ibadah Kepada Individu

06 November 2019 oleh Admin


 PAHAM radikalisme itu melebihi kewajaran, melebihi kenormalan. Dalam hukum melebih konstitusi. Dalam politik melebihi moral kekuasaan. Dalam ekonomi, bikin banyak korban hidup berantakan. Secara budaya nilai-nilai yang kelebihan ini sudah di luar norma. Secara praktis, radikal itu melebihi norma negara.

 Bangsa ini tak bisa menoleransi radikalisme seperti itu. Soal mensosialisasikan ajaran Pancasila itu menjadi hak masyarakat, negara punya kewajiban untuk menyampaikan.

 “Ada level, makna sampai tindakannya. Mahasiswa dan orang dewasa lebih mendalam dan luas. Nggak perlu penataran P4 seperti jaman Soeharto dulu. Saat ini yang diperlukan adalah kurikulum. Guru mengajarkan bersama kurikulum toleransi itu apa, bagaimana caranya hidup toleransi, bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” jelas pengamat politik Profesor Arbi Sanit .

 Menurut Prof Arbi, negara cukup sederhana dan praktis untuk memfasilitasi pendidikan masyarakat tentang Pancasila.

 “Lebih sederhana pekerjaan ini tidak perlu mengeluarkan banyak uang. Ggunakan institusi yang sudah ada, tempel aja di situ. Jadi tidak perlu membangun institusi yang baru,” saran Prof Arbi.

 Prof Arbi menegaskan, kehidupan toleran di mayarakat akan terbangun bila praktik agama itu menjadi hak individu, keluarga, baru masyarakat.

 “Sekarang sudah telanjur, dari MUI ditempelkan kepada institusi,” kata Prof Arbi.

 Prof Arbi mencontohkan soal pembagian zakat yang diatur dalam sebuah Perda. Padahal, kembalikan saja salah satu kegiatan keagamaan seperti ini kepada kelompok-kelompok masyarakat, pada masjid atau yayasan mereka yang olah.

 “Fokusnya adalah kembalikan hak ibadah kepada warganegara,” tegasnya.

 Setelah sekian lama mati suri karena euphoria demokrasi, pendidikan Pancasila mulai dihidupkan kembali di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi di saat bersamaan, kelompok agama sedikit demi sedikit mempengaruhi kekuasaan. Misalnya soal zakat, Pemda boleh memungut dari masyarakat secara langsung.

 “Ini salah. Ini bukan hak pemerintah. Ini bukan negara agama. Kenapa menjalankan agama. Perda bikin kacau. Ini yang harus dikerjakan Menag sekarang. Perda-perda syariah harus dibatalkan. Bukan hanya karena syariat Islam, Kristen juga ada,” ungkap Prof Arbi.

 Tak hanya zakat, menurut Prof Arbi, UU perkawinan, hukum, ekonomi syariah, turis syariah, wisata halal sudah dilegalisasi oleh negara melalui Perda-perda itu.

 “Pilihan beragama itu hak asasi. Mana yang kita lakukan mana yang bukan. Label halal kok bisa-bisanya dia (MUI) yang jamin. Ini contoh membawa-bawa agama dari golongan elit. Agar bisa berkuasa, dia tipu negara agar bisa membuat hukum yang menguntungkan mereka,” ujarnya.

 Prof Arbi mengungkapkan, sejak jaman ICMI berdiri, kader-kader HMI menguasai birokrasi, mulai bermunculan syariah-syariah itu jadi hukum. Lalu kemudian dimanfaatkan kelompok-kelompok radikalis untuk bisa merebut yang paling besar, yakni menguasai negara.

 “Semoga Menkopolhukam dan Menag sekarang memahami kondisi negara ini akibat dimanfaatkan kelompok berbalut agama demi kepentingan mereka,” tutup Prof Arbi.

 Ketua Komunitas Anak Bangsa (KAB) Lourda Hutagalung mengaku sudah lama mengikuti permaianan para elit penguasa yang berbalut agama demi meraih kekuasaan dan kekayaan. Ia mencontohkan soal label Halal.

 Menurutnya, sudah sekian lama dinikmati para elit kekuasan, Semua makanan yang dikeluarkan BPOM harus ada label Halal. Mau jualan ke Timur Tengah harus ada label halal.

 “Dulu uangnya ke mana? Masuk ke Kemenag? Label Halal itu penerimaan pendapatan negara bukan pajak lho. MUI itu dapet triliunan dengan label ini,” ungkap pengusaha di bidang kecantikan wanita ini.

 Lourda mendukung penuh tekad menteri agama sebagai menteri semua agama untuk membersihkan anasir-anasir radikalisme berbalut agama, baik di mayarakat maupun mereka yang sudah telanjur menyusup ke pemerintahan.

 Menurutnya, KAB akan terus monitor gemuknya kabinet. Sebagai rakyat pembayar pajak, KAB terus memonitor 100 hari kerja kabinet. Jadi Jokowi nggak perlu ngomong pada partai terkait kalau ada menteri dari partai yang nggak becus bekerja.

 “Kita punya Kawal Indonesia untuk merekomendasikan berbagai masalah kebangsaan ini. Jadi penilaiannya bukan like n dislike. Tapi berani mati berani malu,” tandasnya.***