Nasional

Objectively integrate emerging core

Sengkarut Jiwasraya: Butuh Nyali Besar Jokowi * Erick Tohir Untuk Solusi Tuntas

30 December 2019 oleh Admin


 Oleh: Andre Vincent Wenas, Sekjen Kawal Indonesia

Silang sengkarut wacana publik soal kasus Jiwasraya sama sekali belum menawarkan solusi yang masuk akal dan bisa diterima bagi nasabah, bagi badan usaha Jiwasraya sendiri, maupun bagi pemegang saham (pemerintah c.q. Kementerian BUMN).

Kebanyakan yang dibicarakan adalah soal: tangkap dan penjarakan pelaku kejahatan kerah putih ini!

Kenapa mantan direksinya bisa punya koleksi moge? Kok mantan direksi bisa kabur ke luar negeri? Kok ada yang bisa jadi pejabat penting di istana? Dan lain sebagainya.

Peluru hujatan juga mengarah ke OJK, sang polisi lalu lintas lembaga keuangan. Apa kerja OJK? Ngapain aja selama ini? Kenapa bisa kebobolan?

Lalu, bagaimana dengan nasib ketiga stakeholders ini (nasabah, perusahaan dan pemegang saham)? Kita tidak mau hanya hiruk-pikuk opini tanpa arah solusi yang jelas.

Jadi langsung saja, yang dimaksud dengan solusi tuntas secara sederhana adalah:

  1. Identifikasi dan petakan masalah secara jernih (ada dua soal besar: masalah investasi dan masalah polis asuransi), siapa para pelaku yang terlibat, apa modusnya, kapan (time line-nya) kasus ini bakal masuk ke ranah hukum (perdata dan/atau pidana)?
  2. Rencana restrukturisasi keuangan Jiwasraya. Bagaimana memperbaiki posisi neraca dan arus kas supaya bisa disampaikan proyeksi rencananya kepada para pemangku kepentingan. Kapan langkah-langkah ini akan dilakukan (time-line)nya?
  3. Rencana program kepada para nasabah pemegang polis. Di sini juga mesti dibedakan antara persoalan nasabah investasi (yang memang mesti ikut menanggung risiko investasi), dan persoalan pemegang polis asuransi (yang klaimnya wajib dibayar). Kapan rencana ini akan disampaikan (time-line)nya?
  4. Rencana kesepakatan bersama para pemegang saham. Bagaimana pertangungjawaban kepada pemegang saham? apakah mereka mesti menyuntikan pinjaman pemegang saham, atau mesti bail-out? atau bakal mengalami delusi jika ada investor baru yang mau masuk? Kapan strategic-plan ini bisa disampaikan?

Sementara ini yang jadi hiruk-pikuk di publik adalah jumlah uang yang katanya hilang. Ada yang bilang kerugian sementara ini sekitar 13 triliun lebih, ada potensi kerugian sampai 30 triliun, bahkan sampai 40 triliun atau bahkan bisa lebih lagi.

Serba tidak jelas, dan masih sumir. Dari sektor mana sih yang hilang atau rugi? Gagal bayarnya itu dari polis yang klaimnya tidak terbayar atau dari program investasi semacam unitlink-nya yang merugi?

 

Arus Kas

Hanya secara operasional perusahaan, logikanya sederhana saja. Gagal bayar itu pastilah lantaran arus-kas perusahaan tidak punya likuiditas yang cukup. Pertanyaan logis berikutnya tentu, kenapa likuiditas arus-kasnya tidak cukup? Kemana uang kas itu dipakai? Kemana uang kas itu mengalir? Sejak kapan? Oleh siapa? Atas arahan siapa? Untuk kepentingan apa? Apa motif di belakangnya?

Bukankah perusahan sebesar Jiwasraya dengan pengalaman puluhan tahun mengelola dana nasabah, pastilah punya rencana/ proyeksi arus-kas (cash-flow plan) ke depannya.

Anggapannya, Jiwasraya pasti telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan ketat dan hati-hati (rigorous and prudent). Rencana pembayaran polis adalah action-plan yang bisa dihitung berapa kebutuhannya? Dan oleh karena itu bisa disiapkan dananya sebelum jatuh tempo.

Lagi pula, untuk aspek polis asuransinya, seyogianya ada re-asuransi yang menjadi semacam ban-serep perusahaan asuransi. Ini common-practice di dunia asuransi.

Kalau soal program investasi, seharusnya risikonya sudah dijelaskan sebelum akad-investasi antara Jiwasraya dengan para nasabahnya diratifikasi kedua belah pihak. Kesepakatan investasi adalah kesepakatan/ kepercayaan bersama (mutual trust) berdasarkan kesepahaman bersama (mutual understanding). Pemahaman adalah juga atas risiko-risiko kerugian yang mungkin saja terjadi.

Berikutnya adalah soal hubungan antara direksi Jiwasraya dengan perusahaan pengelola dana investasinya. Pertanyaan yang mungkin muncul adalah, bagaimana proses penunjukan perusahaan pengelola dana investasinya? Dan bagaimana proses kontrol atas dinamika pergerakan portofolio investasi itu dilakukan?

Sementara ini yang bisa dibaca di media massa adalah katanya direksi Jiwasraya sudah berkonsultasi dengan pihak OJK tentang perusahaan-perusahaan mana saja yang bisa/ boleh dikerjasamakan. Jadi asumsinya, perusahaan pengelola dana investasinya bukanlah perusahaan abal-abal. Lantaran sudah ada rekomendasi dari OJK.

Jadi secara prosedur tidak ada soal. Juga asumsinya, para pengelola dana investasi yang telah diberi bisnis oleh direksi Jiwasraya ini mestinya bekerja secara profesional dan prudent. Ini soal mengelola dana publik yang ditaruh di perusahaan negara (BUMN). Pemantauan gerak dinamika portofolio investasinya pun mesti ketat dengan risk-management yang terukur jelas.

Kalau itu semua sudah dilakukan, kenapa bisa gagal bayar juga? Bahkan berpotensi kolaps, ya kenapa?

Sampai sekarang belum ada keterangan resmi yang koheren dan masuk akal. Arus kas yang kebobolan ini apa sih penyebabnya? Apakah disebabkan karena gagal di aspek investasi, yang artinya manajemen investasinya tidak terkendali dan terkelola dengan baik?

Atau memang ada kas yang ‘bocor’ di tengah jalan? Bocor di tengah jalan itu maksudnya memang ada penggelapan, fraud! Kita sama-sama tahu, dengan berbagai macam modus, kas bisa bocor ke segala arah.

Ini bukan soal kecil. Angka indikatifnya sudah sampai puluhan triliun rupiah, melebihi spektrum kasus Century yang sampai sekarang belum jelas juga juntrungannya.

Dugaan kuat yang jadi kasak-kusuk publik, katanya ada orang-orang besar dan kuat di belakang skandal ini. Alasannya, karena jumlah kebocoran segede itu tak mungkin dilakukan cuma oleh manajemen perusahaan negara seperti Jiwasraya. Dan jumlah kebocoran segede itu adalah akumulasi dari siasat licik kerja bertahun-tahun. Laksana bom waktu, ia baru meledak akhir-akhir ini saja.

Upaya audit investigatif (audit forensik) mungkin bisa ditempuh. Para detektif-keuangan ini pasti bisa menelusuri jejak-jejaknya dan menguak di mana saja boroknya. Dari sisi hukum kemudian bisa dicari delik hukum bagi mereka yang tersangkut.

Dari sisi politik dan keadilan, mesti dicokok juga aktor-aktor besar di belakang layar yang selama ini ikut menyutradarai mega-skandal ini. Ini soal keberanian dan kemauan.

Sampai sekarang kita masih menaruh harapan besar kepada nyali seorang Presiden Jokowi dan Erick Thohir. Bersih-bersih BUMN memang butuh nyali besar, soal teknis kita bisa duduk dan bicarakan langkah solusinya. It’s not a rocket science though!