Nasional

Objectively integrate emerging core

Monas Gundul, #SaveJakarta Ungkap Mahoni yang Ditebang Harganya Capai Puluhan Miliar, Ketua DPRD DKI: Pohonnya Diumpetin di Mana Ya…?  

29 January 2020 oleh Admin


Anakbangsa, Jakarta

Tak henti-hentinya Gubernur Anies Baswedan berulah dengan kebijakan-kebijakan kontoversialnya dan terindikasi menentang hukum. Kasus terakhir adalah soal Monas. Di negara-negara lain berlomba membangun hutan kota, Gubernur Anies malah bikin gundul kawasan wisata itu.

Kebijakannya yang membuat kawasan Monas gersang ini tak hanya merugikan warga Jakarta, tetapi juga mengusik Indonesia. Langkah Anies yang lebih memilih membuat kebijakan yang hanya menguntungkan kelompoknya ini kembali membuat marah warga Jakarta.

Elemen masyarakat yang berkaus warna oranye bertuliskan "Kekuatan Jeruk" ini langsung menggeruduk Balai Kota Jakarta pada Rabu (29/1/2020). Mereka menuntut Gubernur Anies Baswedan segera mengundurkan diri dari jabatannya.

“Jangan bikin kemarahan warga Jakarta makin menjadi-jadi. Jakarta ini bukan punya nenek moyangnya si Anies. Jakarta bukan kerajaan Anies dan antek-anteknya mencari kekayaan. Jakarta ini simbol negara. Dengan merusak Monas, sama saja Anies menantang seluruh warga negara Indonesia, “ teriak seorang orator yang mewakil Gerakan Jaga Indonesia (GJI).

Kebijakan Anies yang menggunduli Monas juga membuat marah Ketua Gerakan Selamatkan Jakarta, Putri Simorangkir. Sebab, pohon-pohon yang ditebang itu sampai hari ini belum diketahui ke mana rimbanya.

“Apa diumpetin, dijual ke siapa, dimanfaatkan buat apa, terkesan semua ini ditutup-tutupi. Padahal, pohon kayu yang ditebang itu umurnya lebih dari 50 tahunan,” ungkap Putri.

Sebagai warga Jakarta, Putri patut curiga dengan penebangan pohon di kawasan Monas itu. Selain diduga terindikasi korupsi, ada permaianan anggaran, juga ada upaya menggelapkan pohon-pohon jenis mahoni itu.

“Kayu mahoni ini setingkat di bawah mutu kayu jati. Memiliki tekstur serta warna merah yang khas, kayu ini memiliki nilai jual yang tinggi. Banyak pengusaha meubel yang memanfaatkan kayu ini untuk diekspor. Karena di luar negeri kayu mahoni terkenal sebagai kayu termahal,” terang aktivis Dantara (Damai Nusantara) melalui pesan singkat WA-nya.

Bila dihitung secara ekonomi, jelas Putri, harga 200 pohon mahoni itu setara dengan harga belasan milliar rupiah.

“Ke mana raibnya kayu itu sekarang? Kayu mahoni itu milik rakyat Jakarta bukan milik pribadi gubernur atau para pendukungnya. Apabila seseorang menebang sebuah pohon tanpa ijin bisa dikenakan sanksi pidana. Gubernur yang telah menebang 200 pohon tanpa ijin itu harus dijerat pidana,” tegas Putri.

Seperti diketahui, kayu mahoni ini berasal dari rumpun melaciae dan memiliki nama ilmiah swietenia mahogany. Pohon mahoni termasuk pohon yang bisa tumbuh besar. bentuknya yang lurus tingginya bisa mencapai 30 - 40 meter dengan diameter 125 cm.

“Dari jaman nenek moyang, pohon mahoni sering kali dijadikan tanaman pelindung di pinggir jalan maupun di taman-taman. Akar pohon mahoni yang kuat mampu mengikat air di saat hujan dan menyimpan air dalam tanah sebagai persediaan air tatkala kemarau datang,” jelas Putri.

Sementara, lanjut wanita penyuka berbagai jenis tanaman ini, daun mahoni yang rimbun bisa membuat nyaman bagi siapa saja yang ingin berteduh di bawahnya.

“Daun mahoni mampu menyerap polusi di sekitarnya serta mampu mengeluarkan oxigen / O2 yzng membuat udara menjadi nyaman,” tambanya.

Putri mengungkapkan, sejarah penanam pohon mahoni di kawasan Monas ini bertujuan sebagai pelindung terhadap teriknya matahari, penyaring udara dari polusi dan akarnya sebagai penyimpan air.

“Taman-taman di Monas ini multifungsi, selain sebagai kawasan wisata bagi warga Jakarta dan luar kota, juga tempat penyerapan air ,” ujarnya.

Senada dengan Putri Simorangkir, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi ikut berang dengan kebijakan Anies yang bisa bikin banjir lebih besar di kawasan sentral ibukota negara ini.

“Meski banyak pihak menilai sekadar ikut-ikutan meramaikan suasana, sidak ke Kawasan Monas, menyampaikan ketidaksetujuannya kawasan Monas digunduli hingga pohon-pohon yang menjadi nafas kota, ditebang. Pohon-pohon itu dibawa ke mana,” tanya Prasetyo.

Untuk merevitalisasi Kawasan Monas, lanjut Prasetyo yang menjadi syarat utama mendapatkan restu dari Kemensetneg selaku Ketua komisi pengarah Kawasan Medan Merdeka, sesuai Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1995, tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

DPRD DKI Jakarta, lanjut Prasetyo telah meminta Pemprov DKI untuk membatalkan sementara proyek revitalisasi itu, sebelum mengantongi izin menteri Sekretaris Negara RI. (dm)